Selain relokasi, Faturrahman mendorong pembentukan tim terpadu yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, serta Satlantas Polres Sragen.
Tim tersebut diharapkan dapat mengkaji lokasi berjualan, pengaturan lalu lintas, dan zonasi PKL secara menyeluruh. Ia juga mendorong evaluasi terhadap peraturan daerah maupun peraturan bupati yang mengatur keberadaan PKL agar penerapannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.
Sebelumnya, sekitar 10 PKL di sepanjang Jalan Veteran diminta menghentikan aktivitas berjualan selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 Oktober 2026. Kebijakan tersebut dikaitkan dengan penataan kawasan menjelang penilaian Piala Adipura.
Pada hari pertama penerapan kebijakan, sejumlah pedagang dipanggil ke Kantor Satpol PP Sragen untuk mendapatkan penjelasan dan pembinaan.
Agus Wibowo, 45, pedagang bakso bakar dan sempol bakar yang telah berjualan di lokasi tersebut selama sekitar 10 tahun, mengaku belum memiliki alternatif tempat berjualan yang dinilai sama-sama strategis.
“Sementara belum ada solusi dan enggak ada tempat. Kalau pindah ya enggak bisa, soalnya di sekitar situ memang enggak ada tempat lain yang ramai,” ungkap Agus.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
